Mendagri Minta Pemda Serius Terapkan Pembatasan Kegiatan di Jawa dan Bali

Mendagri Minta Pemda Serius Terapkan Pembatasan Kegiatan di Jawa dan Bali

January 9, 2021 Off By Bradley Hall

JAKARTA, KOMPAS. com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk serius menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan asosiasi (PPKM) di Jawa dan Bali.

Mengingat, kata dia, masalah penanganan pandemi Covid-19 di Jawa tidak mudah.

“Ini merupakan PSBB yang perdana kali dilaksanakan serentak dengan ukuran yang cukup masif. Dan sungguh untuk Jawa penyakit untuk pandemi tersebut tidak ringan, karena terdapat 150 juta penduduk dalam satu pulau dan tidak ada batas tempat, ” kata Tito dilansir daripada laman resmi Kemendagri, Sabtu (9/1/2020).

Baca juga: Pembatasan Kegiatan pada Jawa-Bali, Pemerintah Kenalkan Istilah PPKM

“Dengan banyaknya daerah administrasi provinsi, kabupaten/kota oleh karena itu memang perlu ada keserentakan, tersebut pertama kali kita serentak, siap mohon dukungan dari semua kawasan, jangan sampai nanti ada wilayah yang kendor atau tidak melakukan, ” lanjut dia.

Adapun PPKM di Pulau Jawa dan Bali akan berlangsung di 11 hingga 25 Januari 2021. Ia pun meminta daerah tetap melaksanakan PPKM sehingga tidak terjadi lagi penambahan kasus Covid-19.

“Hanya dua minggu, kepala saja yang tidak melaksanakan atau kendur itu akan mengakibatkan terjadinya efek pingpong, tidak berhasil, nanti dia akan pingpong ke daerah yang berhasil menurunkan, ” ujarnya.

Baca juga: Kendalikan Urusan Covid-19, Pemerintah Diminta Terapkan PPKM Berskala Nasional

Mantan Kapolri tersebut juga mengingatkan pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan PPKM.

“Bukan hanya dengam Forkopimda dan Satgas Covid yang harus akur, tapi juga dengan stakeholder yang tersedia, misalnya asosiasi restoran, asosiasi hotel, ini diberikan penjelasan, sehingga mereka ngerem dari dalam, ” ucap dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah menetapkan kebijaksanaan melalui instruksi Menteri Dalam Jati Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tanah Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021.

Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah (Pemda) beserta semesta elemen masyarakat mematuhi kebijakan PPKM.