KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

January 25, 2021 Off By Bradley Hall

JAKARTA, KOMPAS. com – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memastikan status Daftar Pekerjaan Orang (DPO) terhadap tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim masih berlaku.

“Sejauh ini tidak ada pertimbangan Elok Hakim dalam perkara atas nama SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung) untuk menghapus status tersangka pihak-pihak asing. Oleh karena itu, tentu kehormatan DPO dimaksud masih tetap valid, ” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri sebagaimana dikutip dari Antara , Senin (25/1/20201).

Sjamsul dan istrinya merupakan tersangka kasus tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Temenggung.

Mengucapkan juga: Pengacara Sjamsul Nursalim Mengambil Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Saat itu Syafruddin merupakan Pemimpin Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Syafruddin menjabat saat berlangsungnya proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Nusantara (BDNI) kepada BPPN yang dikerjakan oleh Sjamsul selaku pemegang bagian pengendali BDNI.

Ali menyatakan penanganan kasus tindak kejahatan korupsi terhadap Sjamsul dan istrinya sudah sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Kami mengambil setiap penanganan perkara tindak kejahatan korupsi oleh KPK dilakukan cocok dengan mekanisme aturan hukum dengan berlaku, ” ucap Ali.

Sebelumnya, penasihat hukum Sjamsul, Maqdir Ismail, meminta KPK menghapus status DPO terhadap Sjamsul dan istri.

Ia menganggap penetapan status tersangka terhadap keduanya sudah tidak valid sejak adanya putusan Majelis hukum Agung (MA) yang membebaskan Syafruddin.

Baca juga: Harun Masiku hingga Sjamsul Nursalim, Ini Daftar 7 Buronan KPK

Oleh Jaksa KPK, kata dia, Syafruddin didakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Sjamsul, & Itjih. Namun, MA telah tercampak Syafruddin di mana dalam putusannya, Syafruddin dinilai tidak melakukan aksi pidana.

Dengan begitu, menurut dia, sepatutnya pimpinan KPK berani melakukan koreksi dengan mengakhiri penyidikan serta menghapus status DPO terhadap Sjamsul dan istrinya tersebut.

“Pimpinan KPK tidak perlu merasa gamang apalagi merasa bersalah dalam menjalankan putusan meja hijau yang telah berkekuatan hukum pasti. Jika penghentian penyidikan dan penghapusan status DPO tidak segera dikerjakan maka timbul potensi pelanggaran HAM oleh negara terhadap Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim, ” logat Maqdir.

Diketahui, KPK juga berencana membentuk satgas khusus yang fokus untuk memburu tujuh tersangka yang masih melarikan muncul sampat saat ini termasuk Sjamsul dan istrinya.

Pembentukan satgas khusus itu untuk efektivitas waktu dalam memburu para DPO tersebut tanpa terganggu dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya.