Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Total Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Total Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

January 22, 2021 Off By Bradley Hall

JAKARTA, PETUNJUK. com – Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengungkapkan, salah satu tantangan Kapolri baru adalah menurunkan jumlah persaingan masyarakat mengenai institusi kepolisian.

Seperti diketahui Komjen Listyo Sigit Prabowo selangkah lagi menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Idham Azis. DPR telah menyetujui nama Listyo Sigit untuk menjadi TB-1.  

Menurut Beka, Polri kerap menjadi institusi dengan paling banyak diadukan masyarakat ke Komnas HAM.

Meskipun jumlahnya menurun, akan tetapi pertandingan mengenai Polri tetap menjadi dengan terbanyak dibanding institusi lain.

“Saya kira tantangan Pak Sigit serta teman-teman kepolisian ke depan adalah bagaimana menurunkan angka aduan kepolisian ke Komnas HAM, ” ujar Komisioner Komnas HAM Beka Piawai Hapsara dalam diskusi daring, Jumat (22/1/2021).

Menangkap juga: Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Jadi Kapolri, Penggantinya Diproses Wanjakti

Menurutnya, situasi itu menjadi tantangan bersama, termasuk Komnas HAM. Sebab, Komnas PEDOMAN juga ikut memberikan pelatihan di aspek HAM kepada anggota kepolisian.

Beka mengatakan, peningkatan kapasitas anggota kepolisian juga menjelma tantangan berikutnya bagi Listyo Sigit. Tak hanya soal skala, substansi dan pelatihan yang diberikan kepada polisi juga dinilai perlu ditingkatkan.

Isu berikutnya dengan disoroti terkait persoalan di Papua. Menurut Beka, Listyo Sigit ataupun pihak kepolisian perlu mengatasi maraknya kekerasan yang terjadi di Papua dan melakukan penegakan hukum.

Selain itu, Polri dinilai perlu menjaga hak konstitusional awak Papua dalam hal kebebasan berserikat dan berkumpul serta berpendapat.

Sedang terkait kebebasan berpendapat, Komnas PEDOMAN menyinggung soal penggunaan Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Aparat kepolisian kudu berhati-hati betul dalam penggunaan UNDANG-UNDANG ITE supaya tidak ada ekses negatif, dan kemudian malah alih-alih pengen menegakan hukum tapi yang terjadi adalah mengetatkan atau mengkerdilkan hak konstitusional warga, ” ungkapnya.

Baca serupa: YLBHI Pertanyakan Rencana Listyo Sigit Integrasikan Pam Swakarsa dengan Fasilitas Polri

Kemudian, Komnas HAM menilai polisi juga perlu melakukan penegakan hukum untuk aksi-aksi intoleran yang terjadi andaikata memenuhi unsur pidananya.

Tantangan lainnya adalah soal kebengisan aparat. Terakhir, Beka menyoroti rencana Listyo Sigit yang akan menyembunyikan proyek prioritas nasional.

“Saya kira ini juga harus hati-hati dalam pengertian, supaya pada satu sisi programnya pemerintah jalan, tapi di sisi lain perkara atau konflik agraria, pelanggaran HAM warga yang ada dalam rencana strategis nasional itu tidak teragung, ” tutur dia.