Janji Listyo Sigit di Uji Kepatutan Calon Kapolri: Polantas Tak Menetapkan Menilang, Terorisme hingga Gaet Influencer

Janji Listyo Sigit di Uji Kepatutan Calon Kapolri: Polantas Tak Menetapkan Menilang, Terorisme hingga Gaet Influencer

January 21, 2021 Off By Bradley Hall

JAKARTA, KOMPAS. com – Komjen Listyo Sigit Prabowo telah disetujui Persen III DPR sebagai Kapolri terbatas menggantikan Jenderal Idham Azis pada rapat pengambilan keputusan, di Pelik Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2021) sore.

Dalam rapat tersebut, sembilan fraksi di DPR secara bulat mendukung Listyo Sigit sebagai Kapolri usai digelarnya uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri.

Tak hanya itu, Komisi III juga menyampaikan tumpuan agar ke depannya institusi Polri lebih maju dan presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan.

Adapun dalam uji kelayakan dan adat terdapat sejumlah komitmen yang ingin ditunaikan Listyo jika menjabat sebagai Kapolri. Berikut beberapa di antaranya:

1. Tidak boleh hukum tajam ke bawah tumpul ke atas

Listyo menegaskan akan memajukan pendekatan yang humanis di kepolisian. Ia mengatakan, di masa kelak, tidak boleh lagi penegakan patokan tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

“Saat ini yang harus diperbaiki jadi contoh ke depannya tidak bisa lagi ada hukum hanya garang ke bawah, tapi tumpul ke atas, tidak boleh lagi, ” kata Listyo dalam fit and proper test di Komisi III DPR, Rabu (20/1/2021).

Listyo menegaskan, tidak boleh lagi tersedia kasus serupa seperti nenek Minah di Banyumas, Jawa Tengah, yang mencuri tiga biji kakao kemudian diproses hukum hanya karena melahirkan kepastian hukum.

Baca juga: Calon Kapolri Listyo Sigit: Penegakan Hukum Harus Memenuhi Rasa Keadilan

[embedded content]

“Tidak boleh lagi ada seorang anak melaporkan ibunya kemudian ibu tersebut diproses, ” ujar tempat.

Ia mengatakan, pada masa mendatang, Polri harus berpose arif dalam menyelesaikan perkara di tengah masyarakat sehingga kasus serupa yang dialami nenek Minah tidak perlu terulang kembali.

“Itu dengan harus kami jaga, kami mempersiapkan pengawasannya, ” ucapnya.

2. Polantas tak menetapkan menilang

Listyo menuturkan akan mulai mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik dalam bidang lalu lintas.

Penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik yang dimaksud adalah meniti electronic traffic law enforcement (ETLE).

Sistem ETLE ini nyata bukan program baru. Sistem tersebut sudah mulai diterapkan di sebanyak daerah, seperti Jakarta.

Dalam penerapannya, sejumlah kamera pengelola di pasang di sudut-sudut ustaz. Kamera pengawas akan merekam pelanggaran yang dilakukan pengemudi.

Selanjutnya, petugas akan melakukan verifikasi pelanggaran dari rekaman tersebut dan mengirimkan surat konfirmasi ke pengendara.

Baca serupa: Soal Polantas Tak Perlu Menilang, Ini Penjelasan Lengkap Listyo Sigit

“Secara berantara akan mengedepankan mekanisme penegakan norma berbasis elektronik atau ETLE, ” kata Listyo.

Menurut Listyo, sistem elektronik ini berniat meminimalisasi penyimpangan penilangan saat anggota polisi lalu lintas melaksanakan tugas.

“Ke depan saya harapkan anggota lalu lintas turun di lapangan, mengatur lalu lintas, tidak perlu melakukan tilang. Kita harapkan menjadi ikon perubahan perilaku Polri, ” ujar dia.