Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka ‘Hotline’ Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka ‘Hotline’ Pengaduan

January 24, 2021 Off By Bradley Hall

JAKARTA, KOMPAS. com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim akan membuat surat edaran (SE) dan membuka  hotline  pengaduan terkait adanya praktik intoleransi.

Kejadian itu dilakukan untuk mencegah kejadian yang dialami siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat terulang. Siswi tersebut diwajibkan mengenakan jilbab.

“Sebagai tindakan konstruktif berdasarkan kejadian ini, dalam waktu dekat kami hendak mengeluarkan surat edaran dan mengambil hotline khusus pengaduan untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa, ” kata Nadiem, dalam keterangan video yang diterima Kompas. com , Minggu (24/1/2021).

Baca juga: Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nadiem mengatakan, pemerintah tidak akan menoleransi guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi.

Menurut Nadiem, Kemendikbud telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pemberian sanksi tegas berasaskan pelanggaran disiplin bagi pihak yang terbukti terlibat.

“Termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan agar permasalahan tersebut menjadi pembelajaran kita bersama ke depannya, ” ucap Nadiem.

Nadiem menegaskan, pihak madrasah harus memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya terkait aturan mengenai pakaian seragam khas siswa.

Keyakinan itu diatur pada Pasal 34 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Pengikut Didik Jenjang Pendidikan Dasar & Menengah.

Mengaji juga: Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Permendikbud tentang pakaian seragam sekolah tidak mewajibkan ragam pakaian kekhususan agama tertentu jadi pakaian seragam sekolah.

Sekolah tidak boleh membuat susunan atau imbauan bagi peserta didik untuk menggunakan model pakaian ciri agama tertentu sebagai pakaian sebangun sekolah.