Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

January 20, 2021 Off By Bradley Hall

JAKARTA, PETUNJUK. com – Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Indonesia Topo Santoso mengusulkan agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum ( DKPP) dikembalikan menjadi Panitia ad hoc .

Pasalnya, ia menilai keberadaan DKPP sebagai Lembaga permanen membuat tersedia tiga lembaga penyelenggara pemilu yang bisa saling menafikan.

Ketiga lembaga itu yakni DKPP, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).    

Keberadaan DKPP juga bisa jadi mencampuri KPU sebagai yang paling bertanggung berat dalam penyelenggaraan pemilu.  

“Maka rekomendasi saya adalah DKPP dikembalikan menjadi Panitia ad hoc jika memungkinkan. Jika tidak, maka DKPP langgeng badan permanen, namun perlu adanya penataan ulang, ” kata Topo dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) tentang RUU Pemilu, Rabu (20/1/2021).

Mengaji juga: Ketua Komisi II DPR Nilai KPU dan DKPP Saling Tunjukkan Arogansi

Ia mengatakan, tugas sari DKPP sebagai panitia ad hoc ialah memproses dan memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yaitu anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dia mengusulkan, badan ad hoc terdiri dari tokoh asosiasi, akademisi, dan mantan penyelenggara Pemilu.

“Panitia ini diciptakan hanya jika ada dugaan terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, yang diajukan oleh pihak-pihak dengan relevan dalam melaporkan dugaan pelanggaran kode etik, ” jelasnya.

Selain itu, Topo menerangkan bahwa panitia ad hoc dalam menuntaskan kasus dugaan pelanggaran, tugasnya hanya memproses dan memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terkaan terjadinya pelanggaran kode etik.

Dalam arti, kata dia, panitia ini tidak melaksanakan tugas lain yang sebelumnya banyak dijalankan oleh DKPP seperti sosialisasi pemilu dan lain-lain.

Dengan perubahan ini, ada tiga kejadian yang diharapkan, di antaranya tidak terjadi persaingan, saling unjuk kekuatan kewenangan, hingga gangguan atas pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilu.

Baca juga: Nilai KPU dan DKPP Saling Perlihatkan Arogansi, Ketua Komisi II DPR Singgung Masalah Rekrutmen

“Kedua, penyelenggara Pemilu cukup KPU yang dapat bekerja secara lebih fokus. Sementara tugas pengawasan Pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu, ” ujarnya.

Ketiga, menurut dia, diubahnya DKPP menjadi panitia ad hoc bukan berarti membiarkan terjadinya pengingkaran kode etik penyelenggara Pemilu.

“Hanya lebih menata kelembagaan penyelenggara Pemilu saja, ” tambah dia.