Anggota Komisi III Minta Maklumat Kapolri soal Konten FPI Diperbaiki

Anggota Komisi III Minta Maklumat Kapolri soal Konten FPI Diperbaiki

January 2, 2021 Off By Bradley Hall

JAKARTA, KOMPAS. com – Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Indah menilai, wajar jika Pasal 2 huruf d dalam Maklumat Kapolri terkait Front Pembela Islam ( FPI) menuai kritik dari elemen masyarakat.

Pasal tersebut berbunyi “masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui   website   maupun media sosial”.

Ia mengatakan, kritik dari elemen masyarakat tersebut menunjukkan agar rumusan Pasal 2 huruf d tersebut tidak menjadi aturan yang bersifat “karet” di lapangan.

Baca juga: Sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil Ucap Maklumat Kapolri Soal FPI Batasi HAM

“Ini menunjukkan bahwa kelompok kita kritis dan menginginkan agar perumusan sebuah kebijakan itu sahih batas-batasnya, ” ujar Arsul masa dihubungi Kompas. com , Sabtu (2/1/2021).

“Tidak bersifat ‘karet’ yang menganjurkan peluang bagi anggota Polri di lapangan untuk menafsirkannya sendiri, ” kata dia.

Oleh karenanya, Arsul meminta maklumat Kapolri terkait FPI tersebut diperbaiki rumusan kalimatnya.

Selain tersebut, Arsul menyarankan, sebelum disampaikan ke masyarakat, Polri meminta pandangan lihai hukum terkait isi maklumat Kapolri tersebut.

“Atau paling tidak dijelaskan oleh Mabes Polri tentang cakupan subyek yang dituju oleh Keterangan tersebut, apakah termasuk media, ” ucapnya.

Menangkap juga: Polri Jelaskan Soal Larangan Konten FPI dalam Maklumat Kapolri

Lebih sendat, Arsul mengatakan, Polri perlu menyampaikan penjelasan lebih lanjut terkait susunan tersebut, dikarenakan selain berpotensi adanya aturan ‘karet’, juga akan mendatangkan perdebatan terkait kedudukannya dalam kedudukan perundang-undang di Indonesia.

“Sebagaimana diatur dalam UU No 12 tahun 2011 tentang Pendirian Peraturan Perundangan-undangan, jika nantinya dijadikan sandaran untuk melakukan penindakan patokan, ” kata dia.

Sebelumnya,   Maklumat Kapolri  membuat kontroversi bagi sejumlah kalangan, salah satunya dari komunitas pers.

Baca juga: Masyarakat Pers Minta Pasal 2d Maklumat Kapolri Terkait FPI Dicabut, Tersebut Alasannya

Masyarakat pers yang terdiri dari sejumlah lembaga meminta Kapolri Jenderal Penuh Idham Azis mencabut Pasal 2d dari Maklumat Kapolri Nomor: Mak/1/I/2021.